Persetujuan Pengelolaan dan Pemanfaatan B3
(Pertek TPS B3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka terdapat perubahan dalam melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang semula dilakukan melalui sistem perizinan berubah menjadi permohonan persetujuan teknis, kelayakan operasi dan rekomendasi.

Kewenangan Penerbit Persetujuan Lingkungan (PP 28/2025)

Persetujuan Lingkungan diterbitkan oleh pejabat berwenang sesuai skala, lokasi, dan dampak kegiatan usaha.

Pemerintah Pusat (Menteri Lingkungan Hidup)

Berwenang apabila kegiatan:

• Berskala nasional
• Lintas provinsi
• Berada di kawasan strategis nasional
• Memiliki dampak besar dan penting lintas wilayah
• Secara khusus ditetapkan sebagai kewenangan pusat

Pemerintah Provinsi (Gubernur)

Berwenang apabila kegiatan:

• Lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi
• Berdampak lintas wilayah kabupaten/kota
• Tidak ditarik kewenangannya oleh pemerintah pusat

Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota)

• Berlokasi dalam satu kabupaten/kota
• Dampak lingkungan bersifat lokal
• Skala usaha lokal

Penentuan kewenangan dilakukan secara otomatis oleh sistem AMDALnet, bukan pilihan pelaku usaha.

Syarat-Syarat Umum

1. KTP Pemrakarsa (Direktur)
2. Akta Perusahaan (Akta pendirian perusahaan & SK Kemenkumham, serta Akta perubahannya beserta SK Kemenkumham)
3. Surat Tanah / legalitas penguasaan lahan
4. NPWP badan
5. Izin Tata Ruang (KRK)
6. Layout gambar denah bangunan (AutoCAD / format dwg jika ada)
7. Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) beserta Rekomendasi lingkungan dari instansi terkait
8. Rekomendasi Andalalin
9. Produk OSS lengkap (NIB, Pernyataan Mandiri, K3, PKKPR, PKPLH, SPPL) / Akun OSS RBA
10. Titik koordinat lokasi
11. Stempel perusahaan
12. Kop surat

Lingkup Pekerjaan

• Survey Lokasi Persil
• Penyusunan Dokumen Teknis
• Penggambaran
• Pengurusan Administrasi Online dan Offline
• Rapat
• Koordinasi dengan Dinas Terkait

Prosedur Pengurusan Pertek Limbah B3

1. Pengumpulan data primer dan sekunder:
   • Pengumpulan syarat sesuai penawaran
   • Pengisian form rencana kegiatan saat zoom meet dengan tim teknis
   • Survey lokasi dengan konsultan
2. Pendaftaran akun perusahaan ke kementerian
3. Melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi lingkungan
4. Menyusun kajian persetujuan teknis
5. Submit permohonan ke dinas/instansi
6. Survey, rapat/vertek (verifikasi teknis) dari dinas terkait
7. Revisi sesuai hasil pada poin f
8. Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 terbit

Alur Proses Penyusunan Pertek Limbah B3

1. Pengumpulan Kelengkapan Data Administrasi
2. Survey Lokasi
3. Identifikasi Limbah yang dikumpulkan
4. Penyusunan Dokumen Pertek
5. Asistensi Dinas Terkait
6. Submit Dokumen ke Sistem/Instansi terkait
7. Verifikasi Teknis ke Lokasi bersama Instansi terkait
8. Rapat Pembahasan Pertek bersama Instansi terkait
9. Terbit Persetujuan Teknis Penimbunan Limbah B3
10. Terbit Rekomendasi Penimbunan Limbah B3

Output Layanan

• Pertek Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3
• Asuransi / polis lingkungan (dikenakan biaya tambahan)
• Dokumen kajian

Price List

Jenis Layanan & Dokumen Lingkungan	Kewenangan	Harga Mulai Dari
PERTEK LIMBAH B3 (PENGELOLAAN / PEMANFAATAN / PENGUMPULAN / PENIMBUNAN)	Kementerian (Dokling UKL UPL / DPLH)	Rp 135.500.000
PERTEK LIMBAH B3 (PENGELOLAAN / PEMANFAATAN / PENGUMPULAN / PENIMBUNAN)	Kementerian (Dokling AMDAL / DELH)	Rp 162.600.000