Beranda/Layanan/Pertek Limbah B3
Persetujuan teknis limbah B3
Untuk usaha yang mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, atau menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun: kami siapkan kajian, akun, asuransi, hingga verifikasi teknis di tingkat kementerian.
Perubahan aturan
Pengelolaan limbah B3 tidak lagi memakai skema izin seperti dulu. Pelaku usaha kini mengajukan persetujuan teknis, kelayakan operasional, dan rekomendasi sesuai jenis pengelolaannya. Dokumennya lebih teknis dan verifikasinya lebih ketat.
Layanan ini cocok untuk industri, rumah sakit, dan perusahaan yang menjalankan pengelolaan limbah B3 di luar sekadar menyimpan. Jika Anda hanya menyimpan limbah B3 sementara, lihat layanan Rintek TPS Limbah B3.

Persyaratan
Prosedur
Pengumpulan berkas, pengisian formulir rencana kegiatan lewat rapat daring, dan survei lokasi bersama konsultan.
Pendaftaran akun perusahaan pada sistem kementerian.
Kerja sama dengan perusahaan asuransi lingkungan hidup.
Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang akan dikelola.
Kajian persetujuan teknis disusun lengkap dengan gambar pendukung.
Permohonan diajukan, lalu diikuti survei, rapat, dan verifikasi teknis oleh instansi.
Dokumen diperbaiki sesuai hasil verifikasi.
Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 diterbitkan.
Biaya
Hasil layanan: Pertek pengelolaan/pemanfaatan limbah B3 dan dokumen kajian. Polis asuransi lingkungan dihitung terpisah.
| Layanan | Dokumen lingkungan induk | Kementerian, mulai dari |
|---|---|---|
| Pengelolaan / pemanfaatan / pengumpulan / penimbunan limbah B3 | UKL-UPL / DPLH | Rp135.500.000 |
| Pengelolaan / pemanfaatan / pengumpulan / penimbunan limbah B3 | AMDAL / DELH | Rp162.600.000 |
Harga “mulai dari” untuk kewenangan kementerian. Biaya asuransi dan uji laboratorium tidak termasuk.
Regulasi
FAQ
Rintek mengatur penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil limbah. Pertek Limbah B3 diperlukan bila usaha Anda melakukan pengelolaan lanjutan, seperti pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan, atau penimbunan limbah B3.
Dalam alur kami, pemohon bekerja sama dengan perusahaan asuransi lingkungan sebagai bagian dari persiapan permohonan. Polis asuransi ini dikenakan biaya terpisah.
Sejak PP 22/2021 dan Permen LHK No. 6 Tahun 2021, mekanismenya bergeser dari izin menjadi persetujuan teknis, surat kelayakan operasional, dan rekomendasi.
Untuk layanan yang kami tawarkan di halaman ini, penerbitnya di tingkat kementerian. Kewenangan pastinya mengikuti jenis kegiatan dan hasil penapisan.
Ceritakan jenis limbah dan kegiatan pengelolaannya. Kami jelaskan jalur persetujuan dan perkiraan waktunya.