Beranda/Layanan/Persetujuan Lingkungan (PKPLH)
Persetujuan lingkungan · UKL-UPL
Pendampingan penyusunan UKL-UPL sampai Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) terbit, termasuk perubahan persetujuan untuk usaha yang berkembang.
Paradigma baru
Sejak berlakunya aturan turunan Cipta Kerja, dokumen lingkungan tidak lagi menghasilkan “izin lingkungan”. Yang terbit adalah Persetujuan Lingkungan, dan ia melekat pada perizinan berusaha. Artinya, tanpa Persetujuan Lingkungan, izin usaha di OSS tidak dapat diterbitkan atau diaktifkan.
Untuk kegiatan wajib UKL-UPL, bentuk persetujuannya adalah PKPLH. Seluruh prosesnya kini berjalan di Amdalnet yang terhubung dengan OSS.
Belum yakin dokumen mana yang berlaku? Lihat tabel perbandingan.
Berkas
Daftar ini juga menjadi bahan untuk persetujuan teknis. Data teknis yang belum tersedia bisa kami bantu susun.
Alur
Jenis dokumen dan kewenangan penilai dibaca dari Amdalnet setelah data kegiatan dimasukkan.
KKPR/PKKPR dipastikan terbit karena menjadi syarat Persetujuan Lingkungan.
Formulir UKL-UPL disusun beserta data Pertek/Rintek yang relevan.
Dokumen diunggah ke Amdalnet dan diperiksa kelengkapannya oleh instansi.
Kami dampingi pemeriksaan substansi, verifikasi lapangan, dan perbaikan dokumen.
Persetujuan terbit dan terhubung dengan perizinan berusaha di OSS.
Kewenangan
Kab
Kegiatan yang seluruhnya berada di satu kabupaten/kota, serta kegiatan lain yang tidak menjadi kewenangan provinsi atau pusat.
Prov
Kegiatan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, di laut sampai 12 mil, atau kegiatan yang ditetapkan berperan penting bagi provinsi.
Pst
Kegiatan lintas provinsi atau lintas negara, di laut lebih dari 12 mil, proyek strategis nasional, atau lokasi tertentu yang ditetapkan.
Ringkasan pembagian kewenangan berdasarkan lokasi kegiatan menurut Permen LH/BPLH No. 22 Tahun 2025. Kewenangan dibaca dari hasil penapisan di Amdalnet, bukan dipilih sendiri.
Biaya
Daftar harga resmi kami saat ini mencakup perubahan PKPLH. Untuk PKPLH baru, kami siapkan penawaran sesuai skala kegiatan.
| Kewenangan | Dokumen induk UKL-UPL | Dokumen induk AMDAL |
|---|---|---|
| All* | Rp25.500.000 | Rp45.500.000 |
| Kabupaten/Kota | Rp33.500.000 | – |
| Provinsi | Rp51.550.000 | – |
Harga “mulai dari”, belum termasuk biaya uji laboratorium kecuali disebutkan. *Kategori “All” mengikuti daftar harga kami; cakupannya kami jelaskan saat penawaran.
Regulasi
FAQ
Izin lingkungan sudah tidak dipakai. Penggantinya adalah Persetujuan Lingkungan, yang untuk kegiatan wajib UKL-UPL berbentuk PKPLH. Persetujuan ini menjadi bagian dari perizinan berusaha, sehingga izin usaha di OSS tidak dapat terbit atau aktif tanpanya.
Ya. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR/PKKPR) adalah persyaratan dasar; tanpa itu Persetujuan Lingkungan tidak dapat diterbitkan.
Persetujuan Lingkungan boleh diproses bersamaan dengan Pertek, bahkan terbit lebih dulu. Namun kegiatan pembuangan air limbah, emisi, dan pengelolaan limbah B3 baru boleh dijalankan setelah persetujuan teknisnya terbit.
Perubahan diperlukan bila usaha Anda berubah sesuai kriteria perubahan dalam PP 22/2021, misalnya penambahan kapasitas atau perubahan proses yang memengaruhi lingkungan. Kami bantu menilai apakah perubahan Anda termasuk.
Bupati/wali kota, gubernur, atau menteri, sesuai lokasi kegiatan sebagaimana diatur Permen LH/BPLH No. 22 Tahun 2025.
Kami bantu cek status penapisan di Amdalnet dan menyusun UKL-UPL Anda sampai persetujuan terbit.